DISPARITAS ANTARA TEORI DAN PRAKTIK DALAM BUDGETING KOLABORATIF: TANTANGAN DAN SOLUSI
Keywords:
Budgeting Kolaboratif, Teori dan Praktik, Partisipasi, Konflik Kepentingan, KepemimpinanAbstract
Penganggaran yang melibatkan kolaborasi menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari berbagai pihak di dalam organisasi untuk menghasilkan proses penyusunan anggaran yang adil dan terbuka. Namun, dalam implementasinya, metode ini seringkali menemui berbagai hambatan yang bersifat struktural dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan antara teori dan praktik penganggaran kolaboratif melalui analisis literatur yang mencakup jurnal-jurnal serta sumber akademis yang relevan. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran kolaboratif cenderung bersifat simbolis, di mana keputusan utama masih dipegang oleh manajemen atau departemen tertentu. Hal ini diperburuk oleh komunikasi yang tidak seimbang, budaya organisasi yang belum siap, serta adanya benturan kepentingan dan ketidakmerataan kekuasaan. Selain itu, model kepemimpinan kolaboratif yang ideal yaitu yang mencakup semua pihak dan bersifat fasilitatif belum sepenuhnya terwujud di banyak organisasi. Oleh karena itu, usaha perbaikan harus difokuskan pada penguatan nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan peranan kepemimpinan yang adil dan dapat mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan.
Downloads
References
1. Adnyana, I. W., Larasti, A., & Heriyanti. (2025). Strategi dan Hambatan dalam Mewujudkan Komunikasi Organisasi yang Efektif. CO-VALUE: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan.
2. Fathurrahman. (2023). Strategi Penyerapan Anggaran yang Partisipatif dan Kolaboratif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. NAHKODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan.
3. Harivarman, D. (2017). Hambatan Komunikasi Intrenal di Organisasi Pemerintahan (Studi Kasus di Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan). Jurnal ASPIKOM: Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi.
4. Hehanussa, P. J. (2024, June 6). Implementasi Sistem Smart Planning Budgeting dalam Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Dki Jakarta. Diambil kembali dari IPDN: Institut Pemerintahan dalam Negeri. Thesis: http://eprints.ipdn.ac.id/17939/
5. Jonathan Davies, M. A.-C. (2022). Embedding Digital Participatory Budgeting within Local Government: Motivations, Strategies and Barriers Faced. Proceedings of the 15th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2022). Association for Computing Machinery (ACM).
6. Pari, H. (2024, August 31). Pengaruh Anggaran Partisipatif terhadap Kinerja Manajerial melalui Kesenjangan Anggaran pada PT PLN (Persero) UP3 Kabupaten Bulukumba. Diambil kembali dari Skripsi Sarjana Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41778-Full_Text.pdf
7. Pentingnya Kepemimpinan dalam Tata Kelola Kolaboratif. (2021, August 3). Diambil kembali dari Universitas Indonesia: Fakultas ILMU ADMINISTRASI: https://fia.ui.ac.id/pentingnya-kepemimpinan-dalam-tata-kelola-kolaboratif/
8. Riyanto, D. N., Alfirdaus, L. K., & Setiyono, B. (2024). Tantangan dan Hambatan Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kebumen (Studi Kawasan Geopark Kebumen). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Diambil kembali dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/48809/32877
9. Sueb, M. S. (2020). Analisis Implementasi Penganggaran Partisipatif pada Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia. Universitas Padjadjaran, hlm. 40–41.
